Masih Kurang 10.766 Titik Lampu Jalan, Pemkab Sleman Langsung Gaspol Benahi Penerangan!
FAJARLAMPUNG.COM, Sleman – Jalan mulus dan penerangan memadai menjadi kebutuhan mendesak warga Sleman. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi kekurangan ribuan lampu jalan yang perlu ditangani bertahap.
Pemerintah Kabupaten Sleman menggeber pembenahan infrastruktur melalui program Sleman Dalane Alus lan Padang, yang dipaparkan dalam jumpa pers Selasa (13/10/2026).
Kepala DPUPKP Sleman Sukarmin mengatakan, program tersebut merupakan komitmen pemerintah menghadirkan jalan mulus sekaligus penerangan memadai demi keamanan masyarakat.
“Tema ini wujud komitmen kami mewujudkan jalan mulus dan penerangan memadai,” tegas Sukarmin saat membuka jumpa pers bersama
Kepala Dinas Perhubungan Heri Kuntadi.
Berdasarkan data DPUPKP, kebutuhan Alat Penerangan Jalan (APJ) pada ruas jalan kabupaten hingga 2026 mencapai 18.341 titik, sedangkan pembangunan baru menjangkau 9.020 titik.
Artinya, realisasi penerangan jalan kabupaten baru mencapai 49,18 persen. Kondisi tersebut menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan penerangan di berbagai wilayah.
“Artinya masih kurang 9.321 titik untuk ruas jalan kabupaten,” jelas Sukarmin, merinci kebutuhan lampu yang belum terpenuhi hingga tahun ini.
Jika kebutuhan jalan nasional dan provinsi turut diperhitungkan, kekurangan penerangan di Sleman semakin besar. Tercatat, jalan nasional masih kekurangan 572 titik, sedangkan jalan provinsi 873 titik.
Dengan demikian, total kekurangan APJ pada jaringan jalan kabupaten, nasional, dan provinsi mencapai 10.766 titik. Angka tersebut menjadi tantangan dalam pemerataan penerangan.
Persoalan penerangan tidak berhenti di jalan raya. Kawasan permukiman juga membutuhkan perhatian serius, mengingat jumlah rukun tetangga di Sleman mencapai 7.548 RT.
DPUPKP memperkirakan kebutuhan penerangan permukiman mencapai 150.960 titik, menggunakan asumsi 20 lampu untuk setiap RT. Sementara itu, ketersediaan lampu masih jauh dari target.
“Yang tersedia baik swadaya maupun pemerintah baru 78 ribu. Jadi masih kurang 72.960 titik,” ungkap Sukarmin, menggambarkan besarnya kebutuhan penerangan lingkungan warga.
Untuk mengejar kebutuhan tersebut, Pemkab Sleman meningkatkan anggaran pembangunan APJ secara bertahap. Anggaran yang disiapkan naik dari Rp19,1 miliar pada 2025 menjadi Rp21,6 miliar pada 2026.
Pada 2027, anggaran pembangunan APJ direncanakan mencapai Rp30,6 miliar. Sementara anggaran pemeliharaan juga meningkat, dengan alokasi Rp7,8 miliar pada tahun mendatang.
“Untuk pembangunan 2025 Rp19,1 miliar, 2026 Rp21,6 miliar, 2027 Rp30,6 miliar. Pemeliharaan juga naik jadi Rp7,8 miliar di 2027,” rinci Sukarmin.
Tahun 2026 menjadi momentum penambahan penerangan permukiman. Pemerintah merencanakan pembangunan 3.952 titik, meningkat dibandingkan realisasi pembangunan sebanyak 1.996 titik pada 2025.
Selain pembangunan baru, DPUPKP mengalokasikan Rp6,7 miliar pada 2026 untuk pemeliharaan lampu. Anggaran tersebut ditujukan menjaga penerangan tetap berfungsi dan mendukung keselamatan pengguna jalan.
Rencana tahun 2027 mencakup pembangunan 444 titik APJ ruas jalan serta 3.437 titik penerangan permukiman. Pemerintah juga memprioritaskan penggantian lampu rusak dengan teknologi LED hemat energi.
“Kami prioritaskan penggantian lampu yang mati dengan lampu LED hemat energi,” kata Sukarmin. Langkah ini diharapkan membantu efisiensi energi sekaligus menjaga kualitas pelayanan penerangan.
Untuk mempercepat perbaikan, DPUPKP mengerahkan empat tim pemeliharaan. Tiga tim bekerja pagi hingga siang, sedangkan satu tim bertugas sore sampai malam; Minggu hanya satu tim.
“Prioritas perbaikan adalah kerusakan berbahaya seperti kabel putus, tiang roboh, dan tiang nyetrum,” tegas Sukarmin. Kerusakan berisiko tinggi menjadi perhatian utama petugas.
Perbaikan juga diarahkan ke ruas rawan kecelakaan, kawasan rawan kriminalitas, jalur evakuasi bencana, serta jalur utama ekonomi. Hingga September 2026, sebanyak 3.053 titik APJ telah diperbaiki.
Sukarmin menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui survei, pendataan, dan usulan masyarakat. DPUPKP juga menyiapkan pemetaan geospasial APJ berbasis aplikasi untuk mendukung pemerataan.
“Kami upayakan pembangunan merata, terutama di blank spot yang rawan kecelakaan,” ujar Sukarmin, menegaskan pentingnya menjangkau titik gelap yang berisiko bagi warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sleman Heri Kuntadi menekankan penerangan dan kondisi jalan berpengaruh terhadap keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Aduan masyarakat menjadi salah satu dasar penanganan.
“Aduan terbanyak masuk lewat Hotline Dishub, Lapor Sleman, dan media sosial,” kata Heri. Ia meminta warga menyertakan foto serta lokasi agar laporan mudah ditindaklanjuti.
Pemkab Sleman menargetkan kolaborasi DPUPKP dan Dishub mempercepat pembenahan jalan serta penerangan. Pemerintah berharap pembangunan bertahap menjawab kebutuhan warga sekaligus mengurangi risiko kecelakaan.
“Dalane Alus, Dalane Padang bukan sekadar slogan. Ini kebutuhan dasar warga,” pungkas Heri. Tantangannya kini memastikan anggaran, pembangunan, dan pemeliharaan benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan.(waw)