UU Perampasan Aset Disahkan, Musthafa Soroti Hilangnya Pasal Krusial
Oleh : Musthafa, S.H. (Praktisi Hukum)
FAJARLAMPUNG.COM, Jogja – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 semestinya menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat yang mendambakan pemberantasan korupsi lebih tegas dan efektif secara konsisten.
Namun, pengesahan bukanlah garis akhir. Justru setelah palu diketuk, publik perlu memeriksa apakah substansi undang-undang benar-benar menjawab kebutuhan pemulihan kekayaan negara bagi rakyat Indonesia.
Praktisi hukum Musthafa, S.H. memandang sejumlah perubahan dalam pembahasan patut dijelaskan terbuka, terutama ketika beberapa ketentuan penting tidak lagi tercantum dalam naskah secara terbuka.
Undang-Undang Harus Berani Menyentuh Kekayaan Tidak Wajar
Salah satu catatan penting ialah hilangnya pengaturan peningkatan kekayaan secara tidak sah, atau illicit enrichment, yang pernah muncul dalam draf pemerintah tahun 2023, berkeadilan.
Ketentuan tersebut relevan untuk menelusuri kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang, sepanjang pemeriksaan dilakukan berdasarkan prosedur dan perlindungan hukum memadai secara proporsional.
Bayangkan pejabat berpenghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan, tetapi memiliki aset bernilai miliaran tanpa penjelasan yang masuk akal mengenai sumber perolehannya, dan transparan.
Ketidakwajaran itu tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Namun, menurut Musthafa, keadaan tersebut semestinya dapat menjadi pintu pemeriksaan dan penelusuran secara proporsional secara adil terbuka.
Negara perlu memastikan laporan kekayaan bukan sekadar formalitas administratif. Transparansi harus memungkinkan penjelasan asal-usul aset, sekaligus melindungi hak warga dari tuduhan sewenang-wenang bagi publik.
Jangan Biarkan Aset Hasil Kejahatan Masa Lalu Terlindungi
Catatan berikutnya menyangkut jangkauan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana masa lalu, termasuk persoalan ketentuan non-retroaktif dalam undang-undang baru secara menyeluruh transparan.
Asas non-retroaktif harus dihormati, tetapi penerapannya perlu dibedakan dari mekanisme pemulihan aset berdasarkan hukum yang berlaku saat proses dilakukan secara sah secara konstitusional proporsional.
Jika kekayaan hasil kejahatan lama telah dialihkan menjadi tanah, perusahaan, saham, atau atas nama pihak lain, negara membutuhkan mekanisme penelusuran yang efektif secara cermat.
Menurut Musthafa, pembentuk undang-undang perlu menjelaskan bagaimana aset semacam itu dapat ditangani tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak pihak ketiga beritikad baik berdasarkan bukti.
Ambang Batas Rp1 Miliar Jangan Menjadi Celah
Persoalan lain ialah kenaikan ambang batas perampasan aset tanpa pemidanaan, atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture, dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar demi kepastian hukum.
Ambang batas tersebut perlu diuji dampaknya. Nilai aset tidak selalu mencerminkan besarnya kejahatan, terutama ketika kekayaan diduga dipecah ke berbagai bentuk kepemilikan secara objektif.
Sebagai ilustrasi, hasil kejahatan miliaran rupiah dapat tersebar dalam sejumlah rekening, kendaraan, bidang tanah, atau aset lain dengan nilai masing-masing lebih kecil secara cermat.
Karena itu, aturan perlu memperhatikan keterkaitan aset, transaksi, dan bukti asal-usulnya, bukan semata-mata menilai setiap barang secara terpisah tanpa konteks secara terintegrasi dan akuntabel.
Publik Berhak Mengetahui Proses Perubahan Pasal
Pertanyaan mendasarnya kemudian ialah bagaimana perubahan pasal diputuskan. Publik berhak mengetahui pengusul, alasan akademis, serta pertimbangan konstitusional di balik penghapusan norma terbuka dan bertanggungjawab.
Perubahan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya upaya melindungi koruptor. Namun, setiap perubahan yang berpotensi melemahkan efektivitas hukum wajib diterangkan secara terbuka oleh pemangku kepentingan.
Musthafa mendorong pemerintah membuka dokumen pembahasan, naskah akademik, dan riwayat perubahan agar masyarakat dapat menilai proses legislasi secara objektif dan bertanggung jawab secara terbuka.
Selain itu, penelusuran kekayaan tidak wajar perlu diperkuat, dengan tetap menjunjung praduga tidak bersalah, proses peradilan yang adil, serta perlindungan hak milik secara adil.
Negara juga perlu memastikan mekanisme hukum mampu menangani aset ketika tersangka meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat diadili dalam keadaan yang ditentukan undang-undang berlaku.
Kerja sama lintas negara dan pengawasan masyarakat harus diperkuat, sementara norma yang dipersoalkan tetap terbuka untuk diuji melalui mekanisme konstitusional yang tersedia secara efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang bukan diukur dari banyaknya pasal atau janji pejabat, melainkan pemulihan aset, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap hukum untuk kepentingan bangsa.(waw)

