Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan Ekonomi, Presiden: Rakyat Jangan Jadi Penonton
FAJARLAMPUNG.COM, Jakarta — Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai dokumen sejarah ataupun slogan yang hanya diucapkan dalam seremoni kenegaraan. Di tengah tantangan ekonomi nasional dan ketidakpastian global, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, terutama untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Pesan itu disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), di Gedung Pancasila, Jakarta. Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia”.
Sejumlah tokoh bangsa dan pejabat tinggi negara hadir dalam upacara tersebut, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga negara, serta anggota Kabinet Merah Putih.
Presiden menilai tema Hari Lahir Pancasila tahun ini relevan dengan kondisi dunia yang masih dibayangi konflik, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki fondasi yang kokoh, yakni Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, Pancasila lahir dari pengalaman sejarah, kebudayaan, serta cita-cita bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah menjadi perekat bagi bangsa yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan beragam latar budaya.
Dalam pidatonya, Presiden memberikan perhatian khusus pada pembangunan ekonomi nasional. Ia mengakui Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir, namun hasil pembangunan harus dipastikan dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Presiden juga menyoroti melimpahnya sumber daya alam Indonesia, mulai dari tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas pertanian. Namun, menurut dia, kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi rakyat.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” kata Presiden.
Karena itu, pemerintah menempatkan transformasi ekonomi sebagai salah satu agenda utama pembangunan nasional. Transformasi tersebut diarahkan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Presiden menjelaskan, ekonomi Pancasila merupakan sistem yang berlandaskan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi ekonomi, serta keadilan sosial. Dalam kerangka itu, kekayaan alam dipandang bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat dan generasi mendatang.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan dan statistik ekonomi. Keberhasilan pembangunan harus tercermin pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, termasuk petani, nelayan, pekerja, pelaku usaha kecil, koperasi, masyarakat desa, dan keluarga kurang mampu.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan terus memperkuat program hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.
Di sisi lain, Presiden menekankan pentingnya pembenahan tata kelola agar kekayaan nasional tidak terus bocor akibat praktik korupsi, penyelundupan, maupun kegiatan ekonomi ilegal lainnya.
Ia mengakui upaya transformasi tidak akan berjalan tanpa hambatan. Pemerintah, kata Presiden, harus siap menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik yang merugikan negara.
Meski demikian, Presiden menegaskan Indonesia harus berani mengambil langkah strategis demi kepentingan jangka panjang bangsa.
“Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung pada bangsa lain,” ujarnya.
Mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno, Presiden kembali mengingatkan pentingnya semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri sebagai fondasi kedaulatan bangsa.
Menurut Presiden, Pancasila telah menjadi perekat bangsa selama lebih dari delapan dekade. Apabila nilai-nilai tersebut dijalankan secara konsisten dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menjadi negara maju yang tidak hanya makmur, tetapi juga disegani dalam pergaulan dunia.
“Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, dan bangsa yang besar karena kemanusiaannya,” kata Presiden. (ihd)