Mahasiswa Hukum UWM Lakukan Studi Lapangan Terkait Eksistensi Hukum Adat Desa Penglipuran

FAJARLAMPUNG.COM, Yogyakarta – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta mendalami eksistensi hukum adat melalui kunjungan akademik ke Desa Adat Penglipuran, Bali.

Kunjungan yang berlangsung Kamis (22/10) tersebut memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyaksikan langsung penerapan aturan adat dalam kehidupan masyarakat setempat di Bali.

Rombongan Fakultas Hukum UWM diterima salah satu kepala adat Desa Penglipuran, yang memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial dan tata kelola masyarakat adat.

Pertemuan itu menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana lembaga adat menjalankan peran menjaga ketertiban sekaligus merawat tradisi dan kearifan lokal.

Mahasiswa juga mempelajari nilai-nilai kearifan lokal yang terus dipertahankan masyarakat Penglipuran di tengah perubahan sosial dan perkembangan kehidupan modern hingga sekarang.

Wakil Dekan II Fakultas Hukum UWM, Said Munawar, S.H., M.H., mengatakan kunjungan lapangan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran hukum mahasiswa.

“Pembelajaran hukum tidak cukup hanya berorientasi pada teori di ruang kelas, tetapi perlu dilengkapi pengalaman empiris,” ujar Said dalam kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut membantu mahasiswa melihat secara langsung bagaimana norma, nilai, dan aturan adat diterapkan dalam keseharian masyarakat Bali hingga kini.

“Desa Adat Penglipuran menjadi salah satu contoh bagaimana hukum adat tetap eksis di tengah perkembangan masyarakat modern,” katanya kepada rombongan mahasiswa.

Menurut Said, mahasiswa dapat mengamati bahwa aturan adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat.

“Melalui kunjungan ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana nilai, norma, dan aturan adat dijalankan,” ujarnya kepada rombongan mahasiswa.

Ia menilai pemahaman hukum adat penting karena sistem hukum Indonesia tidak hanya bertumpu pada peraturan tertulis yang dibentuk oleh negara.

Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat juga mendapat pengakuan, sepanjang penerapannya tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karena itu, calon sarjana hukum perlu memahami hubungan antara aturan negara dan norma adat yang berkembang dalam kehidupan berbagai komunitas masyarakat.

Kunjungan akademik tersebut diharapkan memperluas wawasan mahasiswa mengenai pluralisme hukum, terutama hubungan hukum negara, hukum adat, serta praktik sosial masyarakat Indonesia.

Pengalaman langsung di Penglipuran juga memberi gambaran bahwa penerapan hukum selalu berkaitan dengan nilai budaya dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Mahasiswa memperoleh kesempatan menghubungkan materi perkuliahan dengan kenyataan lapangan, sehingga pemahaman terhadap persoalan hukum menjadi lebih kontekstual, kritis, dan menyeluruh.

Fakultas Hukum UWM terus mendorong pembelajaran aplikatif melalui kegiatan lapangan, agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum sebagai kumpulan norma tertulis semata.

Pembelajaran tersebut diarahkan agar mahasiswa memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat, bukan sekadar teori perkuliahan di kampus.

Melalui pengalaman ini, mahasiswa diharapkan memiliki bekal lebih luas untuk membaca dinamika hukum serta menghargai keberagaman sistem hukum di Indonesia.(ady)