Luhut Tegaskan Bandara IMIP Hanya untuk Penerbangan Domestik, Bantah Isu “Negara dalam Negara”

‎FAJARLAMPUNG.COM, Jogja – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait polemik izin pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

‎“Saya yang memberikan izin saat masih menjabat Menko Marves di era Presiden Jokowi,” ujar Luhut dalam rilis resmi, Senin, 1 Desember 2025.

‎Ia menegaskan keputusan itu diambil untuk mendukung strategi hilirisasi nikel yang menjadi motor ekonomi nasional.

‎Menurut Luhut, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang bersedia masuk sebagai investor besar di sektor hilir nikel.

‎“Kami butuh investasi, pasar, dan teknologi, dan hanya mereka yang siap menjawabnya,” kata Luhut.

‎Ia menyebut keputusan tersebut mendapat restu langsung dari Presiden Joko Widodo kala itu, setelah melalui kajian panjang dan pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Li Qiang.

‎Soal bandara IMIP, Luhut menampik anggapan bahwa fasilitas itu akan menjadi bandara internasional.

‎“Bandara ini hanya untuk penerbangan domestik. Ini praktik wajar untuk kawasan industri besar, seperti di Vietnam dan Thailand,” ucapnya.

‎Ia menegaskan tidak pernah ada upaya “negara dalam negara” ataupun fasilitas imigrasi khusus yang disiapkan untuk investor dari Tiongkok.

‎Luhut juga membantah tuduhan dirinya memiliki keterlibatan bisnis pribadi dalam proyek hilirisasi tersebut. Ia menegaskan seluruh keputusan diambil demi kepentingan nasional.

‎“Sejak 2021, saya minta perusahaan yang langgar aturan lingkungan ditindak tegas,” ujarnya.

‎Ia menolak narasi bahwa pemerintah terlalu berpihak pada Tiongkok. “Indonesia tidak berpihak pada siapa pun. Kita hanya berpihak pada kepentingan bangsa.”

‎Luhut menyebut keberhasilan hilirisasi membuat ekonomi Indonesia lebih kuat hingga hari ini.

‎Di era Presiden Prabowo Subianto, program itu bahkan diperluas ke sektor pertanian, herbal, dan hortikultura melalui TSTH2 di Humbang Hasundutan.

‎“Tanpa hilirisasi, kita hanya akan jadi penonton dalam pengelolaan kekayaan kita sendiri,” kata Luhut.

(waw)