Koridor Terfragmentasi, Ancaman terhadap Gajah Sumatera di Jambi Meningkat

FAJARLAMPUNG.COM, Jakarta – Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) kembali menghadapi ancaman serius di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, Jambi.
‎
Populasi sekitar 120 ekor kini terdesak oleh ekspansi kebun sawit, karet, hingga permukiman.
‎
“Tekanan terhadap habitat semakin nyata dan memicu konflik antara manusia dan gajah,” ungkap pihak pemerhati lingkungan dalam diskusi publik, Minggu (12/4/2026).
‎
Lembaga Geopix mengungkap kondisi koridor gajah di Area Konservasi Satwa Liar (WCA) dalam konsesi PT Lestari Asri Jaya (PT LAJ) kian memprihatinkan.
‎
Perambahan besar-besaran disebut memicu fragmentasi habitat. “Koridor gajah terputus, padahal itu jalur vital pergerakan mereka,” kata perwakilan Geopix.
‎
‎Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, menyoroti adanya jerat listrik sepanjang 70 kilometer di wilayah konsesi Michelin Group di Jambi.
‎
“Sebanyak 46,6 kilometer bahkan berada di dalam kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi,” tegas Annisa.
‎
Ia menambahkan, “Koridor bukan sekadar pelengkap, tapi ruang hidup utama bagi gajah.”
‎
Annisa menekankan bahwa gajah membutuhkan ruang jelajah hingga 15–20 kilometer per hari.
‎
“Kalau koridor terputus, itu sama saja memutus masa depan gajah sumatera,” ujarnya.
‎
Ia juga mengkritik paradigma lama yang menganggap koridor ekologis sebagai ruang kompromi. “Padahal ini ruang strategis yang tidak boleh dikorbankan,” katanya.
‎
Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, mengakui ancaman terhadap gajah semakin serius.
‎
“Dengan tata kelola yang sekarang, kita belum mampu menghentikan penurunan populasi,” ujarnya. Ia memaparkan, “Dulu ada 42 kantong habitat di Sumatera, sekarang tinggal 21 saja.”
‎
Sementara itu, Donny Gunaryadi dari Forum Konservasi Gajah Indonesia menegaskan pentingnya koridor yang aman dan dekat sumber air.
‎
“Gajah butuh makan dan minum, itu kunci utama,” katanya.
‎
Jurnalis Betahita, Aryo Bhawono, juga menyoroti peran media.
‎
“Kami memberitakan kondisi nyata di lapangan agar publik tahu, karena satwa ini milik bangsa,” ujarnya.(waw)