‎Korban Keracunan MBG Dicemooh, BGN DIY Tegur Keras Oknum Petugas SPPG Dlingo

FAJARLAMPUNG.COM, ‎JOGJA – Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menuai sorotan setelah korban diduga menjadi sasaran cemoohan oknum petugas di Dlingo Bantul bernama Benardus Gerard Permana Ditya.
‎
‎Febiona Purba, siswi SMK yang menjadi korban, disebut masih menghadapi trauma dan gangguan kesehatan setelah insiden keracunan tersebut hingga kini dan belum pulih.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Bantul prihatin dan menyesalkan aksi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dlingo yang diduga mengejek korban keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Karo, Sumatera Utara.
‎
‎Sekda Kabupaten Bantul Agus Budi Raharja menegaskan tindakan mengolok-olok korban keracunan MBG tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya empati terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.
‎
Di tengah kondisi itu, beredar video yang memperlihatkan dugaan ucapan tidak sensitif seorang oknum pegawai SPPG berinisial GP kepada korban di hadapan publik.
‎
‎Oknum tersebut diketahui bertugas di lingkungan Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pengawas keuangan pada unit tersebut.
‎
‎Ucapan yang diduga mengarah pada cemoohan terhadap korban kemudian memicu reaksi keras karena dinilai mengabaikan kondisi korban pascakeracunan yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian.
‎
‎Korban disebut masih berjuang memulihkan kondisi kesehatan setelah kejadian, termasuk menghadapi trauma yang membuat situasi semakin berat secara psikologis bagi korban dan keluarganya.
‎
‎Peristiwa itu pun memunculkan pertanyaan mengenai etika personel pelayanan publik ketika berkomunikasi dengan korban maupun masyarakat yang terdampak langsung dalam situasi sensitif tersebut.
‎
‎Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, membenarkan posisi oknum tersebut dalam struktur pelayanan program gizi pemerintah di wilayah tersebut saat ini tersebut.
‎
‎Wirandita menyampaikan, yang bersangkutan bersama pihak SPPG telah mendapatkan “teguran keras” menyusul munculnya video yang menjadi perhatian publik secara luas di masyarakat tersebut.
‎
‎BGN DIY juga menyatakan keprihatinan serta menyesalkan sikap tersebut karena dinilai tidak mencerminkan “rasa kemanusiaan dan empati” terhadap korban yang berjuang memulihkan kesehatan.
‎
‎Menurut BGN DIY, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada teguran, tetapi harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh jajaran pelayanan program serius dan berkelanjutan.
‎
‎BGN mengingatkan Korwil, Korcam, pengawas, serta personel lapangan agar menjaga “etika komunikasi”, termasuk ketika menggunakan media sosial secara bertanggung jawab setiap saat konsisten.
‎
‎Pesan tersebut menjadi penting karena setiap pernyataan petugas dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan publik yang sedang berjalan di tengah sorotan masyarakat.
‎
‎Terlebih, korban keracunan membutuhkan dukungan, pendampingan, serta perhatian, bukan komentar yang berpotensi memperburuk tekanan setelah kejadian bagi korban dan keluarganya yang terdampak langsung.
‎
‎BGN DIY menegaskan fokus utama harus diarahkan pada “kemanusiaan”, “pencegahan kejadian berulang”, dan peningkatan “tata kelola keamanan pangan” secara berkelanjutan demi keselamatan penerima.
‎
‎Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik semestinya mengedepankan kehati-hatian karena menyangkut korban, keluarga dan kepercayaan masyarakat luas terhadap pemerintah serta program tersebut saat ini.
‎
‎Kasus tersebut juga menjadi pengingat bahwa program MBG tidak hanya berbicara mengenai distribusi makanan kepada para penerima manfaat di berbagai daerah setiap hari.
‎
‎Di balik pelaksanaan program, terdapat tanggung jawab besar memastikan keamanan pangan, menangani keluhan, serta menghormati kondisi setiap korban terdampak secara manusiawi dan empati.
‎
‎Sikap tidak empatik dari oknum petugas berpotensi memperkeruh suasana ketika masyarakat masih membutuhkan penjelasan dan jaminan perbaikan pelayanan secara nyata dari penyelenggara pemerintah.
‎
‎Karena itu, evaluasi terhadap etika personel dan standar keamanan pangan menjadi bagian penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG secara ke depan.(waw)
‎