Infrastruktur Gunungkidul Didorong Makin Terintegrasi, Komisi C DPRD DIY Buka Suara
FAJARLAMPUNG.COM, Gunung kidul -Komisi C DPRD DIY bersama Pemkab Gunungkidul membahas percepatan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan, Kamis (1/10/2026), demi mempercepat pemerataan pembangunan.
Rapat kerja tersebut dipimpin Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih dan dihadiri jajaran Komisi C DPRD DIY beserta organisasi perangkat daerah di tingkat daerah masyarakat.
Sejumlah kepala dinas terkait hadir, termasuk Bappeda, Dinas Perhubungan, serta Dinas PUPR untuk membahas kebutuhan pembangunan daerah secara tepat dan terukur bagi warga masyarakat.
Endah menegaskan, infrastruktur menjadi fondasi utama pembangunan karena langsung berkaitan dengan pelayanan publik, konektivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Gunungkidul.
“Pembangunan infrastruktur tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri,” tegas Endah saat menyampaikan arah pembangunan Gunungkidul dalam rapat tersebut antar instansi dan pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat tidak melihat batas kewenangan pemerintah, tetapi merasakan langsung kualitas jalan, kelancaran konektivitas, dan kedekatan pelayanan secara langsung kepada seluruh warga Gunungkidul.
“Yang mereka rasakan adalah apakah jalannya lebih baik, konektivitasnya lancar, dan pelayanan semakin dekat,” ujar Endah setiap hari di berbagai wilayah masyarakat.
Gunungkidul menghadapi tantangan geografis karena luas wilayahnya mencapai 46 persen dari total wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang membutuhkan perhatian pembangunan berbeda masyarakat.
Karakter geografis beragam serta sebaran permukiman terpencar membuat pembangunan membutuhkan perencanaan tepat, terintegrasi, dan berkelanjutan secara merata dan berkelanjutan bagi warga masyarakat.
Endah juga mengaitkan semangat pembangunan tersebut dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang menekankan pentingnya gotong royong untuk kepentingan masyarakat luas masyarakat.
“Seperti yang disampaikan Bung Karno, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, berkeringat bersama, untuk kepentingan semua,” ujarnya serta memperkuat persatuan masyarakat daerah.
Sementara itu, Komisi C DPRD DIY menyoroti sejumlah isu prioritas terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Gunungkidul demi pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu perhatian utama ialah peningkatan konektivitas kawasan wisata melalui perbaikan jalur utama Jogja–Gunungkidul sepanjang 245 kilometer sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat lokal.
Jalur tersebut masih memerlukan penanganan sekitar 890 titik agar konektivitas menuju berbagai kawasan wisata semakin mendukung aktivitas masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi daerah masyarakat.
Komisi C juga menyoroti ketersediaan air bersih yang belum merata serta persoalan penanganan sampah pantai kawasan wisata untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.
Dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat turut menjadi perhatian, terutama melalui infrastruktur yang menunjang UMKM, pertanian, dan pariwisata serta memperkuat daya saing ekonomi daerah masyarakat.
Komisi C menekankan pentingnya penyediaan bus sekolah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membantu mencegah terjadinya putus sekolah dan mendukung pemerataan akses pendidikan masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro mengatakan pihaknya membawa mitra kerja berbagai dinas untuk mendengarkan paparan Pemkab Gunungkidul secara terbuka dan konstruktif bersama.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan terukur dan memberi dampak sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Nur demi kepentingan masyarakat Gunungkidul secara berkelanjutan.
Menurut Nur, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti sebagai proyek fisik yang sekadar selesai dikerjakan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Infrastruktur harus menjadi pengungkit kesejahteraan, bukan sekadar proyek fisik yang selesai,” tegas Nur Subiyantoro secara transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Komisi C berkomitmen mendorong alokasi anggaran, termasuk dukungan pemerintah pusat, serta membuka kolaborasi dengan kampus dan pihak swasta serta memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mempercepat pembangunan
Gunungkidul sekaligus memastikan infrastruktur terintegrasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, secara berkelanjutan dan tepat sasaran.(waw)