Honor RT/RW Didorong Naik, Susanto Usulkan Pembayaran Bulanan dan Transport Rapat
FAJARLAMPUNG.COM, Jogja – Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro mendorong honor RT/RW dibayarkan setiap bulan untuk memperkuat pelayanan warga bagi warga kota.
Gagasan itu disampaikan Susanto dalam sosialisasi pemilihan RT/RW Kota Yogyakarta yang membahas partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah bagi pengurus wilayah secara lebih teratur.
“Honor atau anggaran RT dan RW diupayakan diberikan setiap bulan, tidak lagi tiga bulan sekali,” ujar Susanto dalam sosialisasi.
Menurut Susanto, pembayaran bulanan dinilai dapat memberikan kepastian dukungan bagi ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat sehari-hari secara optimal kepada masyarakat setempat.
Ia juga mendorong adanya kenaikan nominal honor RT/RW, meski kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah Kota Yogyakarta secara keseluruhan dengan pertimbangan fiskal.
“Nominalnya juga akan mengalami sedikit kenaikan,” kata Susanto saat menyampaikan gagasannya kepada peserta sosialisasi pemilihan RT/RW Kota Yogyakarta.
Selain honor, Susanto menyoroti kebutuhan uang transportasi bagi peserta rapat dan sosialisasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan agar partisipasi masyarakat tetap terjaga di tingkat.
“Jangan sampai kegiatan sudah menyediakan konsumsi, tetapi partisipasi justru minim karena tidak adanya dukungan transportasi,” katanya.
Susanto menilai kehadiran masyarakat dalam rapat wilayah penting karena berbagai persoalan lingkungan membutuhkan pembahasan bersama secara langsung, terbuka, dan efektif bersama pemerintah dan warga.
“Transportasi ini diperlukan agar masyarakat dan pengurus wilayah tetap bisa hadir dalam kegiatan rapat maupun sosialisasi,” tegas Susanto kepada peserta sosialisasi pada berbagai agenda.
Menurutnya, dukungan transportasi perlu kembali diupayakan melalui anggaran pemerintah agar masyarakat tidak terkendala biaya ketika menghadiri kegiatan pemerintahan wilayah tersebut dalam kegiatan kemasyarakatan wilayah.
“Kami mengupayakan uang transport bagi peserta dapat kembali diberikan, sehingga masyarakat tetap terdorong menghadiri rapat,” ungkap Susanto dalam sosialisasi tersebut kepada peserta agar partisipasi warga.
Susanto mengatakan, pengurus RT dan RW memiliki peran penting menjaga komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah pada tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai bagian pelayanan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, dukungan anggaran harus dirancang agar pengurus wilayah dapat menjalankan tanggung jawab tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah secara keseluruhan sesuai kemampuan daerah.
Selain membahas honor dan transportasi, Susanto menyampaikan rencana penghargaan bagi ketua RT dan RW berupa batik Segoro Amarto untuk mendukung aktivitas mereka bagi pengurus wilayah.
“Besok akan diberikan penghargaan berupa batik Segoro Amarto,” ujar Susanto.
Menurut Susanto, pemberian batik itu diharapkan menunjang aktivitas ketua RT dan RW ketika menghadiri rapat serta berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayah masing-masing di berbagai.
“Batik ini diharapkan dapat menunjang kegiatan para pengurus wilayah, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan kemasyarakatan,” jelas Susanto.
Susanto juga membagikan pengalaman kunjungan kerja ke Jambi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terkait kesejahteraan pengurus RT/RW Kota Yogyakarta dalam pembahasan kebijakan daerah.
“Di Jambi, saya melihat ketua RT/RW mendapatkan gaji sekitar Rp1 juta,” ungkap Susanto berdasarkan hasil kunjungan kerja tersebut untuk pertimbangan pemerintah daerah secara menyeluruh.
Namun, Susanto menilai pola tersebut tetap perlu dikaji dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan anggaran pembangunan daerah secara keseluruhan bagi kebutuhan pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Kalau diterapkan, tentu perlu melihat dampaknya terhadap fokus anggaran pembangunan daerah,” kata Susanto sembari menekankan keseimbangan prioritas pembangunan dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah tersebut.
Ia berharap pembahasan dukungan RT/RW menghasilkan kebijakan yang memperkuat pelayanan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta secara berkelanjutan demi pelayanan publik berkelanjutan.(waw)