GPM Yogyakarta Pertegas Marhaenisme sebagai Landasan Perjuangan, Bukan Alat Kekuasaan
FAJARLAMPUNG.COM, JOGJA – DPC GPM Kota Yogyakarta menegaskan organisasi bukan kendaraan politik personal menyikapi pernyataan Ketua Umum DPP GPM terkait arah politik tahun 2029.
Penegasan itu disampaikan menyusul pemberitaan Kompas.com pada 21 Agustus 2026 mengenai pernyataan Arya Wedakarna yang menyebut akan ikut Pak Jokowi dalam politik tersebut.
DPC GPM Kota Yogyakarta menyatakan tidak sependapat apabila pernyataan tersebut dimaknai sebagai sikap politik seluruh organisasi dan kader Gerakan Pemuda Marhaenis secara nasional.
“Persoalannya bukan semata siapa yang didukung, tetapi bagaimana menjaga posisi serta marwah GPM sebagai organisasi kader berlandaskan Marhaenisme,” demikian pernyataan resmi mereka tersebut.
Menurut DPC GPM Kota Yogyakarta, GPM tidak boleh direduksi menjadi kendaraan politik untuk kepentingan personal maupun kepentingan kekuasaan tertentu semata di masa mendatang.
“Marhaenisme mengajarkan keberpihakan kepada rakyat kecil, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta perjuangan mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial,” tegasnya dalam pernyataan sikap tersebut dalam organisasi.
Karena itu, setiap sikap politik GPM dinilai harus terlebih dahulu diuji berdasarkan keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat dan kaum Marhaen secara konkret langsung.
“Apakah sikap tersebut berpihak kepada kepentingan rakyat, atau justru sekadar mengikuti kepentingan kekuasaan?” demikian pertanyaan kritis yang diajukan DPC GPM Yogyakarta secara terbuka.
DPC GPM Kota Yogyakarta menilai dukungan politik tidak boleh diberikan otomatis hanya karena kedekatan organisasi dengan figur politik tertentu tanpa pertimbangan ideologis kuat.
“Setiap pilihan politik harus memiliki dasar ideologis, programatik, dan kepentingan kerakyatan yang jelas,” tegas DPC GPM Kota Yogyakarta dalam pernyataan tersebut hari ini.
Mereka juga mengingatkan, pernyataan seorang pimpinan tidak serta-merta menjadi keputusan seluruh struktur dan kader GPM di Indonesia tanpa proses musyawarah organisasi secara terbuka.
Terlebih, keputusan politik organisasi semestinya melalui pembahasan serta konsolidasi yang melibatkan struktur organisasi di bawahnya secara demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab secara menyeluruh.
“GPM adalah organisasi kader. Karena itu, tradisi musyawarah, demokrasi internal, dan ruang perdebatan gagasan harus tetap dijaga,” ujar DPC GPM kini secara tegas dalam organisasi.
DPC GPM Kota Yogyakarta menegaskan tidak ingin identitas organisasi hilang hanya karena terseret arus politik elektoral dan politik figur tertentu GPM Kota Yogyakarta.
“GPM harus menjadi organisasi kader yang kritis, bukan sekadar organisasi pendukung kekuasaan,” tegas mereka dalam pernyataan sikap resmi tersebut kepada publik secara terbuka.
DPC GPM Kota Yogyakarta menyatakan terbuka terhadap siapa pun dan kekuatan politik mana pun yang memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat secara nyata bagi rakyat.
Namun, keterbukaan tersebut ditegaskan bukan berarti GPM harus kehilangan sikap kritis, independensi, serta keberanian menyampaikan evaluasi terhadap kekuasaan secara terbuka secara kritis terbuka.
“Ukuran keberpihakan bukanlah siapa tokohnya, melainkan apa gagasannya, kebijakannya, dan manfaat nyata bagi rakyat Marhaen,” kata DPC GPM Kota Yogyakarta secara tegas untuk rakyat.
DPC GPM Kota Yogyakarta menyerukan seluruh keputusan politik membawa nama organisasi dikembalikan kepada musyawarah, demokrasi, Marhaenisme, serta kepentingan rakyat secara konsisten dan demokratis.
“GPM harus berdiri di tengah rakyat, bukan berdiri di belakang kekuasaan. GPM harus menjadi organisasi kader yang kritis,” pungkas mereka tegas kepada publik.(waw)