Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Pakar Hukum UMY Jelaskan Syarat Hak Pensiun
FAJARLAMPUNG.COM, Yogyakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai hak pensiun dan fasilitas negara yang dapat diterimanya setelah tidak lagi menjabat. Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menegaskan bahwa pemberian hak tersebut harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas, bukan semata-mata didasarkan pada penyerahan surat pengunduran diri.
Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Hukum UMY, Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M., pada Senin (16/11/2026), menanggapi pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Setelah menerima surat tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026. MPR kemudian menyiapkan tindak lanjut untuk pengisian jabatan sesuai mekanisme ketatanegaraan.
King menjelaskan bahwa hak keuangan yang diterima seseorang selama menjabat sebagai wakil presiden harus dibedakan dari hak keuangan dan administratif setelah berstatus sebagai mantan wakil presiden.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden mengatur hak pensiun dan fasilitas bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
“Hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden tidak boleh dipahami sebagai hak yang otomatis lahir hanya karena surat pengunduran diri diserahkan. Harus ada kejelasan status hukum pemberhentian, mekanisme konstitusional yang ditempuh, dan penetapan yang menjadi dasar administrasi negara untuk memberikan hak tersebut,” ujar King.
Hak Pensiun Mantan Wakil Presiden Diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978
King menjelaskan bahwa Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 mengatur sejumlah hak lainnya, meliputi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.
Sementara itu, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara dengan pengemudi bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
King menambahkan bahwa penjelasan Pasal 6 juga memberikan landasan mengenai pemberhentian dengan hormat. Pada prinsipnya, pemberhentian presiden atau wakil presiden dilakukan dengan hormat, kecuali apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, penentuan hak pensiun perlu memperhatikan status pemberhentian serta ketentuan hukum yang menjadi dasar pemberian fasilitas negara.
Kepastian Status Hukum Menjadi Dasar Administrasi Pensiun
Dalam konteks pengunduran diri Gibran, King menekankan pentingnya kejelasan status hukum dan tindak lanjut administratif agar pemberian hak keuangan negara memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, penyerahan surat pengunduran diri dan pelaksanaan administrasi pembayaran pensiun merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Ia menyoroti Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Oleh karena itu, kejelasan tanggal serta status pemberhentian menjadi penting dalam menentukan pelaksanaan pembayaran hak-hak tersebut.
King, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi, dan Otonomi Daerah UMY, menilai bahwa pemberian hak kepada mantan pejabat negara harus berlandaskan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepatutan.
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga menyangkut keadilan substantif dan legitimasi konstitusional.
“Kita harus bisa membedakan antara legal entitlement dan constitutional legitimacy. Seseorang mungkin secara administratif memenuhi persyaratan untuk memperoleh hak sebagai mantan Wakil Presiden, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan polemik mengenai legitimasi konstitusional ketika ia masih menjabat,” imbuhnya.
Dalam pandangan King, pemenuhan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dibedakan dari perdebatan politik maupun hukum mengenai legitimasi seseorang ketika menduduki jabatan publik.
Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif apabila pengunduran diri terjadi di tengah proses politik yang mempertanyakan pemenuhan persyaratan konstitusional suatu jabatan.
Meski demikian, King tidak berpandangan bahwa hak pensiun harus otomatis dicabut. Menurutnya, setiap keputusan mengenai pemberian ataupun pencabutan hak mantan pejabat negara tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Secara hukum positif, persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang mundur secara sukarela atau diberhentikan melalui proses politik, melainkan bagaimana status pemberhentiannya ditetapkan,” pungkas King.(lsi)
Sumber : Humas Umy

