Forum 2045 dan DGB UGM Gelar Diskusi Kritis Sejarah Lahirnya Republik
FAJARLAMPUNG.COM, SLEMAN – Sejumlah akademisi, penulis, dan aktivis berkumpul dalam forum Dialog Republik: Lahirnya Negara Indonesia di Ballroom University Club UGM, Kamis (30/4/2026).
Diskusi yang diprakarsai Forum 2045 bersama Dewan Guru Besar UGM, LAB45, Nalar Institute, dan Institut Harkat Negeri ini membedah sejarah sebagai pembacaan kritis tentang bagaimana republik dibangun, diingat, dan dijalankan.
“Persoalan republik bukan hanya politik, tapi juga soal pengetahuan dan konstruksi sejarah,” ujar salah satu peserta.
Ketua Forum 2045, Pinurba Parama Pratiyudha, dalam pengantarnya menegaskan bahwa 17 Agustus 1945 merupakan “titik nol” Indonesia.
Ia menyebut kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai lahirnya negara, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, ekologi, hingga epistemologi.
“Peristiwa ini melampaui sekadar teks proklamasi, termasuk peran seperti Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih yang kerap luput dari ingatan kolektif,” katanya.
Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Muhammad Baiquni, menekankan pentingnya integrasi kecerdasan, nurani, dan kepedulian lingkungan dalam membangun masa depan bangsa.
“Solidaritas dengan hati menjadi pilar Indonesia bisa bangkit,” ujarnya. Sementara itu, Kepala LAB45, Dra. Jaleswari Pramodhawardani, mengingatkan bahwa proklamasi adalah proses berkelanjutan.
“Kekuasaan lahir dari tindakan bersama rakyat dan selalu rentan ketika otoritas melupakan sumbernya,” tegasnya.
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Prof. Alimatul Qibtiyah, menyebut proklamasi sebagai peristiwa kompleks yang melibatkan tindakan verbal, simbolik, dan struktural.
“Pengibaran bendera menghadirkan negara di ruang publik sebagai simbol pengakuan kolektif,” ujarnya.
Senada, dosen Fisipol UGM, Milda Longgeita Br. Pinem, mengkritik kecenderungan sejarah yang hanya mengingat aspek formal.
“Teks menyatakan kemerdekaan, tapi bendera yang dijahit membuat kemerdekaan tampak,” katanya.
Sastrawan Okky Madasari menilai tafsir proklamasi saat ini mengalami depolitisasi.
“Kita tidak kekurangan tafsir sejarah, tapi kekurangan keberanian politik,” ujarnya.
Kritik juga datang dari Ulya Niami Efrina Jamson yang menegaskan republik lahir dari konflik. Aktivis Kalis Mardiasih hingga Diah S Saminarsih menyoroti belum hadirnya negara bagi kelompok rentan.
“Republik bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi harus terus diulang,” tutup Jaleswari. (andriyani)