DPRD Kota Yogyakarta Minta Data Desil Disinkronkan guna Maksimalkan Bansos Lansia
FAJARLAMPUNG.COM, Jogja – Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro membawa hasil pembahasan dari Jakarta terkait persoalan desil dan bantuan sosial yang selama ini meresahkan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Susanto menyoroti pentingnya sinkronisasi data desil agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia menilai, persoalan data kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan pemerintah.
Susanto menjelaskan, perubahan desil dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk aktivitas transaksi rekening bernominal besar yang belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Menurutnya, penilaian kondisi ekonomi masyarakat harus dilakukan secara cermat agar perubahan desil tidak merugikan warga yang membutuhkan perlindungan sosial.
Persoalan lain yang menjadi sorotan ialah terhentinya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya akibat terdeteksinya indikator tertentu.
Sejumlah penerima bantuan dilaporkan terdampak karena terindikasi memiliki keterkaitan dengan pinjaman online atau pinjol maupun aktivitas judi online.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika berdampak pada masyarakat rentan yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari bantuan pemerintah.
Susanto secara khusus menyoroti warga lanjut usia atau lansia yang membutuhkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Terhentinya bantuan bagi kelompok lansia berpotensi menambah beban ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun dukungan keluarga memadai.
Karena itu, ia menilai evaluasi data penerima bantuan perlu dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Susanto menegaskan, proses sinkronisasi data desil dan bantuan sosial tidak boleh mengabaikan kondisi nyata warga yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Proses penyingkronan data desil dan bantuan sosial harus melibatkan wakil rakyat, khususnya saya sebagai anggota Komisi A,” tegas Susanto.
Ia menekankan, keterlibatan wakil rakyat penting untuk menjembatani keluhan masyarakat dengan instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan bantuan sosial.
Melalui keterlibatan tersebut, persoalan perubahan desil maupun penghentian bantuan diharapkan dapat ditelusuri secara lebih cermat dan transparan.
Susanto juga mendorong koordinasi antarpihak agar pembaruan data penerima bantuan berjalan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang merasa dirugikan akibat perubahan desil atau terhentinya bantuan perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai status kepesertaan mereka.
Proses pemeriksaan yang baik diharapkan dapat membantu mengidentifikasi penyebab persoalan sekaligus memberikan kejelasan bagi penerima bantuan yang terdampak.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, termasuk lansia, agar kebutuhan dasar mereka tidak terabaikan akibat persoalan administrasi.
Susanto berharap, sinkronisasi data dapat menjadi langkah perbaikan dalam memastikan program bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan desil dan bantuan sosial melalui keterlibatan wakil rakyat serta koordinasi dengan pihak terkait.
Dengan perbaikan data dan evaluasi yang cermat, bantuan pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat sesuai kriteria dan kebutuhan mereka.(waw)