Marhaenis DIY Gugat Praktik Intoleransi, Tegaskan Pentingnya Sekolah Gratis untuk Semua
FAJARLAMPUNG.COM, JOGJA – Keluarga Besar Marhaenis (KBM) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan komitmennya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang digelar di Ndalem Suryoguritnan, Yogyakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam momentum tersebut, KBM DIY menyuarakan sikap tegas menolak intoleransi, mendorong pendidikan gratis, serta menyiapkan kader-kader Pancasila bagi Generasi Z.
Ketua KBM DIY Agus Subagyo bersama juru bicara Antonius Fokki Ardiyanto menyampaikan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan semata.
“Pancasila harus hadir dalam kehidupan nyata rakyat Indonesia, dalam kebebasan beribadah, akses pendidikan yang adil, dan penghormatan terhadap keberagaman,” tegas Fokki dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta acara.
Dalam kesempatan itu, KBM DIY mengutuk keras dugaan pembubaran kegiatan ibadah umat Kristiani di Kabupaten Bantul yang disebut dilakukan oleh kelompok Front Jihad Islam (FJI).
Menurut mereka, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai Sila Pertama Pancasila yang menjamin kebebasan setiap warga negara menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya.
“Indonesia didirikan sebagai negara Pancasila yang menjamin kehidupan beragama secara adil dan setara, bukan negara agama maupun negara anti agama,” ujar Fokki.
KBM DIY juga mendesak Polda DIY untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.
“Kami meminta aparat menindak para pelaku lapangan maupun aktor intelektual yang berada di belakang tindakan intoleransi itu agar tidak menjadi preseden buruk bagi kehidupan kebangsaan di Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai Kota Toleransi,” katanya.
Selain isu toleransi, KBM DIY menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan.
Mereka mendesak Pemerintah Daerah DIY untuk mengalokasikan APBD dan Dana Keistimewaan secara maksimal guna mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.
“Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Negara wajib memastikan tidak ada anak yang terhambat sekolah hanya karena persoalan ekonomi,” ujar Fokki.
Menurut KBM DIY, pendidikan tidak boleh dipandang sebagai komoditas yang diperjualbelikan.
“Bagi kaum marhaenis, pendidikan adalah alat pembebasan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.
Anak petani, buruh, pedagang kecil, dan rakyat miskin harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas,” tegasnya.
Pada saat yang sama, KBM DIY mengumumkan rencana penyelenggaraan Pendidikan Pancasila bagi Generasi Z.
Program ini bertujuan membangun kader-kader bangsa yang memahami Pancasila secara utuh, kritis, dan historis.
“Tantangan bangsa saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menguatnya intoleransi, komersialisasi pendidikan, serta lunturnya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan generasi muda. Karena itu, membumikan kembali nilai-nilai Pancasila harus menjadi agenda bersama seluruh komponen bangsa,” pungkas Fokki.(waw)