‎UU Perampasan Aset Disahkan, Musthafa Soroti Hilangnya Pasal Krusial

Oleh : ‎Musthafa, S.H. (Praktisi Hukum)

‎FAJARLAMPUNG.COM, Jogja – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 semestinya menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat yang mendambakan pemberantasan korupsi lebih tegas dan efektif secara konsisten.
‎
‎Namun, pengesahan bukanlah garis akhir. Justru setelah palu diketuk, publik perlu memeriksa apakah substansi undang-undang benar-benar menjawab kebutuhan pemulihan kekayaan negara bagi rakyat Indonesia.
‎
‎Praktisi hukum Musthafa, S.H. memandang sejumlah perubahan dalam pembahasan patut dijelaskan terbuka, terutama ketika beberapa ketentuan penting tidak lagi tercantum dalam naskah secara terbuka.
‎
‎Undang-Undang Harus Berani Menyentuh Kekayaan Tidak Wajar
‎
‎Salah satu catatan penting ialah hilangnya pengaturan peningkatan kekayaan secara tidak sah, atau illicit enrichment, yang pernah muncul dalam draf pemerintah tahun 2023, berkeadilan.
‎
‎Ketentuan tersebut relevan untuk menelusuri kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang, sepanjang pemeriksaan dilakukan berdasarkan prosedur dan perlindungan hukum memadai secara proporsional.
‎
‎Bayangkan pejabat berpenghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan, tetapi memiliki aset bernilai miliaran tanpa penjelasan yang masuk akal mengenai sumber perolehannya, dan transparan.
‎
‎Ketidakwajaran itu tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Namun, menurut Musthafa, keadaan tersebut semestinya dapat menjadi pintu pemeriksaan dan penelusuran secara proporsional secara adil terbuka.
‎
‎Negara perlu memastikan laporan kekayaan bukan sekadar formalitas administratif. Transparansi harus memungkinkan penjelasan asal-usul aset, sekaligus melindungi hak warga dari tuduhan sewenang-wenang bagi publik.
‎
‎Jangan Biarkan Aset Hasil Kejahatan Masa Lalu Terlindungi
‎
‎Catatan berikutnya menyangkut jangkauan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana masa lalu, termasuk persoalan ketentuan non-retroaktif dalam undang-undang baru secara menyeluruh transparan.
‎
‎Asas non-retroaktif harus dihormati, tetapi penerapannya perlu dibedakan dari mekanisme pemulihan aset berdasarkan hukum yang berlaku saat proses dilakukan secara sah secara konstitusional proporsional.
‎
‎Jika kekayaan hasil kejahatan lama telah dialihkan menjadi tanah, perusahaan, saham, atau atas nama pihak lain, negara membutuhkan mekanisme penelusuran yang efektif secara cermat.
‎
‎Menurut Musthafa, pembentuk undang-undang perlu menjelaskan bagaimana aset semacam itu dapat ditangani tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak pihak ketiga beritikad baik berdasarkan bukti.
‎
‎Ambang Batas Rp1 Miliar Jangan Menjadi Celah
‎
‎Persoalan lain ialah kenaikan ambang batas perampasan aset tanpa pemidanaan, atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture, dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar demi kepastian hukum.
‎
‎Ambang batas tersebut perlu diuji dampaknya. Nilai aset tidak selalu mencerminkan besarnya kejahatan, terutama ketika kekayaan diduga dipecah ke berbagai bentuk kepemilikan secara objektif.
‎
‎Sebagai ilustrasi, hasil kejahatan miliaran rupiah dapat tersebar dalam sejumlah rekening, kendaraan, bidang tanah, atau aset lain dengan nilai masing-masing lebih kecil secara cermat.
‎
‎Karena itu, aturan perlu memperhatikan keterkaitan aset, transaksi, dan bukti asal-usulnya, bukan semata-mata menilai setiap barang secara terpisah tanpa konteks secara terintegrasi dan akuntabel.
‎
‎Publik Berhak Mengetahui Proses Perubahan Pasal
‎
‎Pertanyaan mendasarnya kemudian ialah bagaimana perubahan pasal diputuskan. Publik berhak mengetahui pengusul, alasan akademis, serta pertimbangan konstitusional di balik penghapusan norma terbuka dan bertanggungjawab.
‎
‎Perubahan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya upaya melindungi koruptor. Namun, setiap perubahan yang berpotensi melemahkan efektivitas hukum wajib diterangkan secara terbuka oleh pemangku kepentingan.
‎
‎Musthafa mendorong pemerintah membuka dokumen pembahasan, naskah akademik, dan riwayat perubahan agar masyarakat dapat menilai proses legislasi secara objektif dan bertanggung jawab secara terbuka.
‎
‎Selain itu, penelusuran kekayaan tidak wajar perlu diperkuat, dengan tetap menjunjung praduga tidak bersalah, proses peradilan yang adil, serta perlindungan hak milik secara adil.
‎
‎Negara juga perlu memastikan mekanisme hukum mampu menangani aset ketika tersangka meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat diadili dalam keadaan yang ditentukan undang-undang berlaku.
‎
‎Kerja sama lintas negara dan pengawasan masyarakat harus diperkuat, sementara norma yang dipersoalkan tetap terbuka untuk diuji melalui mekanisme konstitusional yang tersedia secara efektif.
‎
‎Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang bukan diukur dari banyaknya pasal atau janji pejabat, melainkan pemulihan aset, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap hukum untuk kepentingan bangsa.(waw)