Yogyakarta Perkuat Program Sekolah Lansia, Targetkan Seluruh Kelurahan Terjangkau
FAJARLAMPUNG.COM, Yogyakarta — Program Sekolah Lansia di Kota Yogyakarta kembali berjalan pada 2026 setelah sembilan unit baru dikukuhkan pada Februari lalu. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk mendorong kualitas hidup warga lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif.
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Herristanti, menyampaikan bahwa pada tahun ini pemerintah kota mengelola total 11 Sekolah Lansia yang dibiayai melalui APBD. Rinciannya, sembilan Sekolah Lansia Standar 1 yang baru dibentuk pada 2026, serta masing-masing satu Sekolah Lansia Standar 2 dan Standar 3.
“Yang kami danai ada 11, terdiri dari 9 Sekolah Lansia Standar 1 yang baru di 2026, kemudian masing-masing satu untuk Standar 2 dan Standar 3,” ujar Herristanti, Kamis (2/4/2026).
Menurut dia, program Sekolah Lansia lahir sebagai respons atas dinamika demografi Kota Yogyakarta yang memiliki angka harapan hidup relatif tinggi, yakni sekitar 75,4 tahun, sekaligus jumlah penduduk lansia yang signifikan di kawasan perkotaan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah berharap lansia tidak hanya berumur panjang, tetapi juga memiliki kualitas hidup yang baik.
“Harapannya lansia tidak hanya panjang umur, tapi juga berkualitas—tetap sehat, mandiri, aktif, dan merasa berdaya,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan seluruh 45 kelurahan memiliki Sekolah Lansia. Namun, keterbatasan anggaran membuat pengembangan program ini perlu didorong melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemkot membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi, sektor swasta, maupun masyarakat. Skema gotong royong dinilai menjadi solusi untuk memperluas jangkauan program, dengan catatan tetap mengikuti standar dan kurikulum yang telah ditetapkan, serta dijalankan minimal selama tiga tahun.
Herristanti menegaskan, pengembangan Sekolah Lansia tidak boleh sekadar bersifat simbolik. Setiap penyelenggara diminta menjaga kualitas program sesuai pedoman yang berlaku.
“Jangan hanya branding, tapi substansinya berbeda. Ini sudah ada kurikulum dan tahapan yang jelas,” ujarnya. (aga/ihd)