Posyandu dan PKK: Menyongsong Perubahan Sosial Menurut Mendagri Tito Karnavian

FAJARLAMPUNG.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan filosofi dan peran penting Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam pelayanan masyarakat. Hal ini disampaikan Mendagri pada Pelantikan Penjabat (Pj.) Gubernur Riau Rahman Hadi, yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pj. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Riau dan Pengukuhan Pj. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Riau.

Mendagri menyampaikan, filosofi dan peran Posyandu tidak hanya sekadar sebagai tempat layanan kesehatan seperti untuk menimbang badan anak, pencegahan stunting, dan mendukung kesehatan anak. Lebih dari itu, Posyandu dapat diintegrasikan dengan bidang lain untuk memperluas cakupan layanan, sekaligus memberi manfaat yang lebih menyeluruh kepada masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

“Sudah ada dalam benak dalam pikiran masyarakat dan penjabat bahwa Posyandu itu identik dengan nimbang badan anak-anak, kesehatan anak-anak, no, filosofi Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu bukan hanya di bidang kesehatan, [tetapi juga] di bidang pendidikan, kebersihan,” katanya secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Pihaknya menyebut, ada berbagai bidang lain yang perlu dipadukan dalam Posyandu, termasuk di antaranya pendidikan dan kebersihan. Sebagai Ketua Pembina TP PKK, Mendagri mengingatkan kepada pengurus TP PKK untuk memanfaatkan dan memperkuat Posyandu agar tak hanya berkutat pada pelayanan kesehatan. “Nah ini yang harus dikembalikan filosofi pembentukan Posyandu, dan inilah bagian dari ketahanan desa, Posyandu, dan PKK,” tambahnya.

Mendagri berharap, Pj. Gubernur Riau dan Pj. Ketua TP PKK Provinsi Riau yang baru dilantik bisa betul-betul dapat bekerja dan memberikan warisan (legacy) yang baik untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di daerah setempat. Termasuk di antaranya bisa memperkuat peran PKK dan Posyandu sebagai “mesin sosial” yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama melalui kegiatan yang mendukung kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan di tingkat keluarga.

“Kami mungkin sudah sering menjelaskan bahwa PKK ini dan Posyandu ini, ini tinggal [digerakkan] mesin sosial yang sangat besar, yang satu-satunya mungkin di Indonesia yang masuk sampai ke tingkat rumah tangga. Tidak ada yang mampu sampai ke tingkat rumah tangga [seperti halnya PKK],” tandasnya. (wan)

Sumber : Puspen Kemendagri