Pemkot Yogyakarta Perkuat Kebijakan Pemasyarakatan Berbasis Keterampilan
FAJARLAMPUNG.COM, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan pentingnya peran pemasyarakatan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan warga binaan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat meresmikan Galeri Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta serta membuka Bazar Hasil Karya Warga Binaan dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Jumat (10/4).
Menurut Hasto, paradigma pemasyarakatan harus ditempatkan sebagai proses rehabilitasi sosial yang memberi ruang bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat secara produktif.
“Pemasyarakatan pada dasarnya adalah proses pembinaan yang menghadirkan harapan. Di balik keterbatasan, selalu ada potensi yang bisa dikembangkan,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan pembinaan yang tepat dapat menjadi instrumen penting dalam menekan angka residivisme sekaligus memperkuat integrasi sosial. Dalam konteks ini, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran aktif dalam mendukung program pemberdayaan warga binaan.
Kegiatan bazar yang diikuti sejumlah unit pelaksana teknis, seperti Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Yogyakarta, Bapas Wates, dan Bapas Wonosari, dinilai sebagai bentuk konkret dari implementasi kebijakan pembinaan berbasis keterampilan.
Beragam produk ditampilkan, mulai dari makanan olahan seperti bakpia, roti kering, dan jamu, hingga produk kreatif seperti lukisan, kentongan, dan batik ecoprint. Hasto mengapresiasi kualitas produk yang dinilai mampu bersaing di pasar umum.
“Saya melihat langsung, produknya bagus, kemasannya tidak kalah dengan yang di luar,” katanya.
Secara politik kebijakan, ia juga mendorong adanya keberpihakan pemerintah daerah melalui penggunaan produk warga binaan dalam berbagai kegiatan resmi. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan nyata sekaligus strategi memperluas akses pasar.
“Kita perlu memberi dukungan nyata sebagai bentuk apresiasi terhadap karya warga binaan,” tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan ruang bekas gudang menjadi galeri pameran produk disebut sebagai inovasi yang mencerminkan efisiensi sekaligus keberpihakan pada program pembinaan.
Sementara itu, partisipasi warga binaan dan mantan narapidana dalam bazar menjadi indikator adanya ruang ekonomi yang mulai terbuka. Salah satu peserta, Yuni, mengaku kegiatan tersebut membantu memperluas pemasaran produk sekaligus meningkatkan motivasi untuk terus berkarya.
Pemerintah Kota Yogyakarta memandang penguatan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari agenda pembangunan sosial yang inklusif. Melalui pendekatan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan serta kemandirian ekonomi yang lebih baik. (Aga)