Ganjar Peringatkan Kader PDIP Jangan Biarkan APBD Menjauh dari Kebutuhan Rakyat
FAJARLAMPUNG.COM, BALI – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengingatkan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara maksimal demi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Pesan itu disampaikan Ganjar saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan yang diikuti 319 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi se-Jawa Timur di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (5/6/2026).
Di hadapan para legislator, Ganjar menegaskan bahwa tugas utama anggota DPRD adalah menjaga keuangan daerah dari praktik korupsi maupun pemborosan.
“Tugas utama kita adalah menjaga APBD. Jangan dikorupsi, jangan boros. Jaga uang rakyat agar tidak boncos dan tidak bocor,” tegas Ganjar disambut antusias peserta bimtek.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi fiskal sejumlah daerah masih menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Karena itu, menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah harus mampu menyusun prioritas pembangunan secara tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Anggaran yang terbatas harus digunakan secara bijak dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Ganjar menekankan bahwa ketika kondisi APBD sedang tidak sehat, maka keberanian untuk melakukan penyesuaian program menjadi sangat penting.
“Ketika posisi APBD tidak baik, maka yang harus dilakukan adalah memprioritaskan kebutuhan rakyat. Setelah itu dilakukan reprioritisasi program agar anggaran benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Dalam arahannya, Ganjar menyebut sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan sebagai bidang yang wajib mendapatkan perhatian utama dalam penyusunan maupun pengawasan anggaran daerah.
Ia meminta para legislator memastikan program-program pada sektor tersebut berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Selain soal pengawasan anggaran, Ganjar juga mengingatkan pentingnya sensitivitas sosial dalam merumuskan kebijakan publik.
“Keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas partai dan memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pemerintahan agar berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.(waw)