Mampukah Gotong Royong Selamatkan Demokrasi Gunungkidul?
FAJARLAMPUNG.COM, Jogja – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Pusat Studi Pembangunan Desa dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) serta Forum 2045 menggelar diskusi bertajuk “Gotong Royong Governance: Menata Kembali Formasi Legitimasi dan Legalitas Demokrasi Lokal” pada Kamis (12/3/2026).
Forum yang berlangsung di ruang pertemuan PSPK UGM itu menghadirkan bupati Gunungkidul, akademisi, serta komunitas pemuda.
Diskusi tersebut membahas relevansi nilai gotong royong dalam menjawab krisis demokrasi sekaligus meningkatnya risiko sosial-ekonomi di tingkat lokal.
Ketua Forum 2045, Pinurba Parama Pratiyudha, mengatakan demokrasi pada dasarnya lahir dari semangat otonomi manusia.
Namun, ia menilai praktik pengambilan keputusan politik kerap menghadapi persoalan legitimasi dan keterhubungan dengan masyarakat.
“Karena itu forum ini diarahkan untuk merumuskan pendekatan baru yang mampu memperkuat relasi antara masyarakat dan penyelenggara jabatan struktural melalui model kolaboratif yang dirancang dalam bentuk living lab,” ujarnya.
Sosiolog sekaligus Ketua PSPK UGM, Arie Sujito, menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola kekuasaan yang menurutnya kerap memicu keresahan global hingga berdampak ke tingkat lokal.
Ia menyebut gotong royong dapat menjadi basis koreksi terhadap praktik demokrasi yang semakin elitis.
“Gotong royong perlu dimaknai sebagai demokrasi akar rumput. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, forum warga diharapkan menjadi ruang negosiasi partisipatif yang mampu menggeser pengambilan keputusan dari elit menuju ruang publik.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa semangat gotong royong memiliki relevansi nyata dalam pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan pemerintah daerah tengah merintis konsep bupati berkantor di desa-desa bersama masyarakat.
“Dengan cara ini kami berharap tercipta komunikasi yang lebih integral antara pemimpin dan warga, sekaligus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.(waw)