Hari Pers Nasional 2026: Tantangan Jurnalisme di Tengah Dominasi Kreator Konten

Oleh : Dadang Rahmat, SH.

Sekjen AMKI Pusat, Pimpinan Redaksi Mitrapol

FAJARLAMPUNG.COM, Jakarta — Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2026, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari: dunia informasi telah mengalami perubahan yang drastis. Dulu, masyarakat menunggu informasi dari koran, radio, atau televisi. Saat ini, berita datang melalui layar ponsel, sering kali bukan dari jurnalis, tetapi dari kreator konten.

Kemunculan kecerdasan buatan (AI), algoritma media sosial, dan budaya “viral” memicu perubahan ini. Informasi kini bergerak dengan sangat cepat, sementara proses verifikasi membutuhkan waktu. Di sinilah terjadi persaingan terselubung: antara kecepatan dan kebenaran.

Wartawan Tradisional Mulai Tersisih, Namun Ini Bukan Kekalahan
Tidak bisa disangkal bahwa wartawan tradisional semakin sering merasa “ketinggalan”. Banyak kejadian besar pertama kali muncul melalui unggahan masyarakat, YouTuber, TikToker, atau akun Instagram lokal. Wartawan muncul belakangan untuk melakukan konfirmasi.

Permasalahannya, publik kadang tidak peduli mengenai siapa yang memverifikasi. Yang mereka peduli adalah mereka sudah mengetahui informasi tersebut terlebih dahulu. Dalam zaman ini, wartawan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.

Namun, tersisih bukan berarti kalah. Wartawan masih memiliki satu aspek yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu tanggung jawab profesional. Ada kode etik, ada mekanisme untuk memperbaiki kesalahan, ada redaksi, ada standar verifikasi, dan ada konsekuensi hukum serta moral.

Kreator konten sering tidak memiliki hal tersebut. Mereka memiliki kreativitas, keberanian, dan kedekatan dengan audiens, tetapi tidak selalu dilengkapi dengan batasan etika yang kuat.

Permasalahan Utama: Publik Sulit Membedakan Berita dan Konten

Salah satu krisis terbesar di zaman ini adalah hilangnya batas antara berita, opini, dan hiburan. Konten dibuat seolah-olah adalah fakta, opini disajikan seperti berita, dan rumor disunting seakan-akan merupakan hasil investigasi.

Yang lebih berbahaya lagi, AI mempermudah manipulasi. Teknologi seperti deepfake, kloning suara, foto yang dimanipulasi, dan narasi otomatis dapat mengubah hoaks menjadi “tampak kredibel”.

Ketika masyarakat kebingungan, tingkat kepercayaan pun runtuh. Dan ketika kepercayaan hancur, yang diuntungkan bukanlah wartawan atau kreator, melainkan mereka yang berusaha menyebarkan kebohongan.

Media Konvergensi: Solusi Memperbaiki Kepercayaan

Di sinilah pentingnya media konvergensi. Wartawan tidak cukup hanya menulis berita untuk platform tertentu. Mereka harus hadir di seluruh saluran, teks, video pendek, podcast, laporan langsung, infografik, hingga ruang interaksi publik.

Konvergensi bukan sekadar mengikuti tren. Konvergensi adalah cara bagi media untuk mempertahankan pengaruhnya dalam membangun opini publik yang sehat.

Wartawan harus mampu:
– mengolah fakta menjadi cerita yang mudah dipahami,
– cepat tapi tetap terverifikasi,
– melawan disinformasi dengan data, bukan emosi,
– membangun kepercayaan melalui transparansi dalam kerja jurnalistik.

Jika wartawan hanya bergantung pada format lama, publik akan menjauh. Bukan karena wartawan tidak penting, tetapi karena wartawan tidak berada di tempat di mana publik berkumpul.

Kreator Konten Bukan Musuh, Mereka Adalah Realitas Baru

Kita juga perlu menyadari, kreator konten bukanlah musuh wartawan. Mereka bagian dari ekosistem informasi yang baru. Banyak kreator konten yang membantu menyuarakan permasalahan publik, mengangkat isu lokal, dan mempercepat penyebaran informasi yang penting.

Namun, tanpa bimbingan yang tepat, kreator konten dapat berubah menjadi “pabrik opini” yang tidak terkontrol.

Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan pembinaan, bukan konflik.

Membimbing Kreator Konten: Dari Viral Menuju Bertanggung Jawab

Pembinaan untuk kreator konten tidak berarti membatasi kebebasan berekspresi. Pembinaan adalah memberikan standar minimal agar konten yang dihasilkan tidak merusak publik.

Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan:

Pertama, perbedakan antara fakta dan opini. Kreator konten boleh memiliki pendapat, tetapi tidak boleh memanipulasi fakta untuk mendukung pendapat mereka.

Kedua, biasakan melakukan verifikasi sederhana.
Minimal, periksa sumber, periksa waktu, periksa tempat, periksa konteks.

Ketiga, pahami prinsip “hak untuk menjawab. ”
Jika ada tuduhan terhadap seseorang, berikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Ini bukan sekadar masalah etika, melainkan tentang keadilan.

Keempat, hindari monetisasi kebencian.
Memang algoritma menyukai pertikaian, tetapi masyarakat tidak seharusnya menjadi korban.

Kelima, pahami dampaknya.
Konten keliru dapat merusak nama baik individu, memicu perselisihan, bahkan berujung pada masalah hukum.

Jika para kreator dibekali dengan prinsip ini, mereka tidak hanya menjadi “pembuat konten”, tetapi juga bisa berkontribusi sebagai mitra dalam penyampaian informasi publik.

Nurani Jurnalisme Harus Menjadi Panduan Bersama
Baik wartawan maupun kreator konten, secara fundamental memiliki tujuan yang serupa yaitu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Perbedaannya hanya pada jalur dan tradisinya.

Dalam rangka HPN 2026, yang perlu ditekankan adalah:
Teknologi mungkin berubah, format mungkin bergerak, namun nurani jurnalisme harus tetap hidup.

Wartawan di Indonesia harus terus berani mengungkapkan kebenaran di atas segala kepentingan. Begitu juga dengan kreator konten. Konten yang viral sah-sah saja, tetapi kebenaran adalah yang utama. Popularitas penting, tetapi integritas harus diprioritaskan.

Sebab negara ini tidak kekurangan orang yang mampu berbicara. Yang kurang hanya orang yang berani mengungkapkan kebenaran.

Masa Depan Pers Tidak Ditentukan oleh AI, Melainkan oleh Keberanian

AI akan terus berkembang. Jumlah kreator konten akan semakin meningkat. Platform akan terus berubah. Namun, masa depan pers di Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi.

Masa depan pers ditentukan oleh satu aspek: keberanian untuk membela kebenaran.

Jika wartawan dan kreator konten dapat berkolaborasi dengan memegang etika, melakukan verifikasi, dan berpihak pada kepentingan publik, maka Indonesia tidak akan terjebak dalam lautan informasi yang menyesatkan.

Justru, Indonesia akan memiliki generasi baru yang menjaga kebenaran, wartawan yang adaptable, dan kreator konten yang bertanggung jawab.

Selamat Hari Pers Nasional 2026. Hidup Pers Indonesia.(*)