Pemprov Lampung Gelar Pelatihan Integritas dan Anti-Korupsi Tingkat Dasar dalam Rangka Hakordia 2025
FAJARLAMPUNG.COM, Lampung Selatan — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Integritas dan Anti-Korupsi Tingkat Dasar untuk lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Aula Gedung BPSDM, Bandarlampung, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini bagian dari rangkaian Hakordia 2025.
Acara ini menghadirkan perwakilan KPK yakni Deputi Pendidikan dan Pelatihan KPK RI diwakili Pendidik Tindak Pidana Korupsi Galih Permana Nataregara serta Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung Aris Suprianto.
Menurut laporan Ketua Pelaksana, kegiatan diikuti 104 peserta yang terdiri dari penyuluh, widyaiswara, tenaga pendidik, dan perwakilan ASN dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa banyak peradaban runtuh bukan karena perang, melainkan karena korupsi yang mengikis institusi dari dalam. “Korupsi melemahkan negara dari akarnya. Kepercayaan masyarakat hilang, investor menjauh, dan pembangunan stagnan. Karena itu, integritas ASN adalah kunci memperbaiki pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Gubernur Mirzani memaparkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Lampung beberapa tahun terakhir sempat menurun drastis — bahkan memasuki tahap penolakan terhadap informasi dan kebijakan pemerintah. Ia mengaitkan masalah ini dengan kualitas pelayanan publik: satu pelayanan yang buruk bisa memicu persepsi negatif yang meluas.
Terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM), Gubernur menyebut proyeksi Indonesia sebagai negara kaya pada 2045 hanya bisa direalisasikan bila SDM nasional menguasai sektor strategis. Di Lampung, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mutu pendidikan menjadi perhatian utama. Meski biaya sekolah telah digratiskan, peningkatan kualitas tidak akan terjadi tanpa integritas guru, kepala sekolah, dan kepala dinas. “Dari 17 ribu guru di Lampung, mereka mencetak ratusan ribu anak setiap tahun. Bila integritas kuat di semua jenjang, kualitas SDM kita akan terangkat otomatis,” katanya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa sejumlah investasi strategis di bidang energi — termasuk cadangan minyak bumi dan potensi geothermal yang telah siap sejak 2010 — sempat tertahan bertahun-tahun karena persoalan integritas di tingkat kepala daerah. Akibatnya, Provinsi Lampung kehilangan potensi ratusan miliar rupiah per tahun dari bagi hasil energi. Namun, beberapa proyek kini mulai berjalan setelah dilakukan pembenahan tata kelola. “Ketika pemerintah dipercaya, investasi datang. Tahun ini saja nilai investasi yang masuk mencapai Rp12 triliun dengan serapan tenaga kerja 24 ribu orang. Bayangkan jika kepercayaan publik benar-benar kembali,” ujar Gubernur.
Gubernur memberi apresiasi atas terselenggaranya pelatihan dan berharap para peserta menjadi role model integritas di instansi masing-masing. “Pelatihan ini bukan seremonial. Bapak-Ibu harus menjadi contoh, bukan hanya dalam mengajar, tetapi dalam bersikap. Kita ingin membangun budaya baru ASN Lampung yang berintegritas, melayani, dan dipercaya,” tegasnya. Ia juga mengajak ASN memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, olahraga, hingga pendapatan daerah.
Sementara itu, Galih Permana Nataregara mewakili Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK memberikan sambutan dan apresiasi atas komitmen peserta. Ia menekankan bahwa lebih dari 50 persen pelaku korupsi berasal dari daerah, sehingga penguatan pemahaman dan integritas ASN di daerah bersifat krusial. Galih memaparkan strategi trisula KPK: penindakan untuk memberi efek jera, pencegahan untuk mempersempit celah korupsi, serta pendidikan untuk membangun kesadaran dan pemahaman batasan hukum bagi ASN.
Galih juga menegaskan bahwa peran KPK bukan untuk membuat ASN takut mengambil keputusan, melainkan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai aturan. Ia memberi pujian khusus kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang menurutnya menunjukkan keteladanan dengan hadir tepat waktu—sebuah contoh penting bagi jajaran pimpinan daerah. Berbekal pengalaman 17 tahun menangani kasus korupsi di Lampung, Galih menyatakan kondisi provinsi ini mulai bergerak ke arah lebih baik berkat perbaikan tata kelola.
Di bagian penutup, Galih mendorong peserta untuk memanfaatkan pelatihan secara maksimal dan menerapkan materi dalam tugas sehari-hari sehingga tidak hanya “masuk kiri keluar kanan”, melainkan menjadi praktik nyata. Sambutan Galih ditutup dengan pantun yang menegaskan: bagi ASN Lampung, antikorupsi adalah harga mati.
Hadir pula dalam acara ini Kepala BPSDM Provinsi Lampung Alhusnuriski, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko. (nr)
Sumber : Adpim