Dorong Tertib Administrasi Lembaga Pendidikan, Pokja II TP PKK Condongcatur Kebut Penguatan Legalitas TK PKK

‎FAJARLAMPUNG.COM, Sleman – Pokja II TP PKK Condongcatur mendorong penguatan legalitas TK PKK demi mewujudkan pengelolaan pendidikan anak usia dini profesional, tertib, transparan, dan berkelanjutan.
‎
‎Langkah tersebut diwujudkan melalui pembinaan pengurusan akta notaris dan surat keputusan pengesahan badan hukum bagi lembaga TK PKK, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Kegiatan berlangsung di Ruang Wacanaloka, Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan melibatkan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini setempat.
‎
‎Sebanyak 30 peserta mengikuti pembinaan tersebut, terdiri atas unsur Pokja II TP PKK Condongcatur serta para tenaga pendidik TK PKK.
‎
‎Hadir mewakili Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Apri Nugroho, S.IP., staf Kamituwa, serta Ketua Forum PAUD Condongcatur, Reni Lestari, sebagai narasumber.
‎
‎Ketua Pokja II TP PKK Condongcatur, Siti Muhibah, S.H.I., menegaskan pentingnya legalitas untuk memperkuat kelembagaan pendidikan yang selama ini dibina PKK.
‎
‎Menurutnya, pembinaan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pokja II dalam bidang pendidikan sekaligus peningkatan ekonomi keluarga melalui penguatan kelembagaan masyarakat.
‎
‎”TK PKK merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki peran penting bagi masyarakat,” ujar Siti Muhibah dalam kegiatan tersebut.
‎
‎”Karena itu, legalitas kelembagaan perlu diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan,” tegasnya.
‎
‎Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah lembaga TK PKK yang belum melengkapi dokumen legalitas formal, terutama akta notaris dan pengesahan badan hukum.
‎
‎Padahal, kelengkapan dokumen tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan menjadi fondasi penting untuk memperjelas kedudukan hukum badan penyelenggara pendidikan.
‎
‎Siti menjelaskan, legalitas juga berperan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sekaligus membuka peluang akses terhadap program bantuan pemerintah sesuai ketentuan berlaku.
‎
‎”Kami berharap para kepala dan pengelola TK PKK memperoleh pemahaman utuh mengenai pentingnya legalitas, termasuk tahapan pengurusannya,” katanya.
‎
‎Dengan pemahaman tersebut, Siti berharap lembaga pendidikan binaan PKK mampu menerapkan pengelolaan profesional, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
‎
‎Sementara itu, narasumber Reni Lestari menekankan bahwa legalitas merupakan fondasi penting dalam membangun lembaga pendidikan dengan kepastian hukum.
‎
‎”Legalitas bukan sekadar kelengkapan administrasi. Legalitas memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap lembaga,” jelas Reni.
‎
‎Ia menambahkan, kejelasan legalitas mengatur kewenangan pengurus sekaligus memastikan pengelolaan aset, keuangan, dan pertanggungjawaban lembaga berjalan tertib.
‎
‎Reni menerangkan, akta notaris, SK pengesahan badan hukum, dan izin pendirian satuan pendidikan mempunyai fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan.
‎
‎”Akta notaris membangun dasar kelembagaan, SK pengesahan memberikan status badan hukum, sedangkan izin pendirian menjadi dasar legal penyelenggaraan pendidikan,” terangnya.
‎
‎Menurut Reni, pemisahan kelembagaan dan operasional sekolah penting untuk memperjelas kewenangan pengurus, penggunaan aset, pengelolaan dana, serta mekanisme pertanggungjawaban.
‎
Ia menilai, legalitas tertib dapat meningkatkan kepercayaan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan mitra pendidikan sekaligus mengurangi potensi persoalan kelembagaan.
‎
Pembinaan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
‎
Melalui kegiatan ini, pengelola TK PKK diharapkan segera mengidentifikasi kekurangan dokumen dan berkoordinasi dengan instansi terkait demi memperkuat legalitas.
‎
‎Pokja II TP PKK Condongcatur menegaskan, penguatan legalitas menjadi komitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui kelembagaan profesional dan berkelanjutan.(ady)