Jaga Kondusivitas Kota Pendidikan Pasca-Demo Ricuh, Sultan Minta 13 Kampus Perketat Pembinaan Mahasiswa

‎FAJARLAMPUNG.COM, Jogja – Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan pimpinan 13 perguruan tinggi DIY menyusul kericuhan demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta.
‎
‎Pertemuan di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Senin malam, membahas dinamika sosial sekaligus komitmen menjaga keamanan tanpa membungkam kebebasan demokrasi pasca aksi kemarin.
‎
‎Sultan menegaskan pemerintah daerah tidak pernah berniat menghambat kebebasan berpendapat, termasuk penyampaian aspirasi melalui demonstrasi di ruang publik secara bertanggung jawab.
‎
‎“Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya,” ujar Sultan langsung.
‎
‎“Mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi,” lanjut Sultan saat memberikan penjelasan kepada pimpinan perguruan tinggi dalam pertemuan tertutup tersebut malam itu.
‎
‎Ia mengingatkan, kawasan Malioboro memiliki karakter strategis sehingga penyampaian aspirasi perlu memperhatikan prosedur, ketertiban, serta kepentingan masyarakat sekitar di pusat Kota Yogyakarta.
‎
‎Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan 13 kampus, yakni UGM, UMY, UPN Veteran Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UNY, dan Universitas Sanata Dharma di DIY.
‎
‎Peserta lainnya berasal dari STPMD APMD, Universitas Widya Mataram, ISI Yogyakarta, UII, UAD, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta di DIY.
‎
‎Raja Keraton Yogyakarta itu meminta pimpinan kampus memperkuat komunikasi dengan mahasiswa agar demonstrasi berlangsung damai dan tidak berkembang menjadi kericuhan di Yogyakarta.
‎
‎Sultan menyatakan siap membantu menjembatani komunikasi apabila pihak kampus menghadapi kebuntuan koordinasi ketika menyelesaikan persoalan mahasiswa di lapangan bersama seluruh pihak terkait.
‎
‎Wakil Rektor UGM Arie Sujito mengatakan kampus memiliki tanggung jawab moral memastikan aspirasi mahasiswa tersalurkan tanpa berujung pada tindakan anarkis kepada wartawan.
‎
‎“Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah. Kita punya kepentingan yang sama untuk menjaga Yogyakarta, kampus kita, masyarakat sipil,” kata Arie tegas.
‎
‎Menurut Arie, upaya menciptakan rasa aman tidak boleh dilakukan melalui tindakan represif yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan dalam praktik demokrasi.
‎
‎“Menjaga suasana Jogja aman jangan sampai mencederai demokrasi dengan benturan, dengan pelibatan instrumen kekerasan dari siapa pun,” tegasnya di hadapan pimpinan kampus.
‎
‎Ia mendorong seluruh pihak menyelesaikan persoalan melalui dialog, pendekatan tanpa kekerasan, serta perlindungan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
‎
‎Sementara itu, Wakil Rektor UPN Veteran Yogyakarta Hendro Widjanarko mengatakan kampus mengutamakan dialog internal untuk menyerap aspirasi mahasiswa sebelum aksi berlangsung secara internal.
‎
‎“Kami selalu mengimbau mahasiswa ketika melakukan aksi itu sesuai dengan ketentuan,” tutur Hendro saat menjelaskan pendekatan kampus kepada mahasiswa langsung.
‎
‎Hendro menyebut kampus siap menjadi fasilitator agar tuntutan mahasiswa tersampaikan kepada pemangku kebijakan tanpa memicu gesekan maupun kesalahpahaman melalui komunikasi dan mediasi.
‎
‎“Kami tetap mengajak dialog mahasiswa, memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kita ajak komunikasi, apa yang mereka ingin sampaikan,” ucap Hendro sebelum turun jalan.
‎
‎“Aspirasi itu sampaikan dulu ke kampus, sehingga kami nanti menjembatani arahnya. Jadi, aspirasinya tetap tersampaikan, kalau bisa lewat kampus,” pungkasnya lebih terarah.(waw)