Harmonisasi Hukum Adat dan Nasional, Mahasiswa UWM Kaji Penerapan Keadilan Restoratif serta Living Law di Badung
FAJARLAMPUNG.COM, Badung – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta mendalami praktik penegakan hukum saat mengunjungi Kejaksaan Negeri Badung, Jumat secara langsung.
Kunjungan akademik mahasiswa semester tujuh tersebut menyoroti keadilan restoratif serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law nasional.
Agenda bertema peran Kejaksaan Negeri Badung dalam penegakan keadilan restoratif dan pengakuan living law itu menghadirkan pembelajaran langsung bagi mahasiswa UWM.
Fakultas Hukum UWM menghadirkan kegiatan tersebut untuk mempertemukan teori perkuliahan dengan praktik penanganan perkara dalam sistem peradilan pidana secara nyata langsung.
Ketua panitia Firman Tri Wahyuono mengatakan kunjungan lapangan memberi kesempatan mahasiswa memahami tugas kejaksaan melalui pemaparan dan diskusi bersama jaksa.
Rombongan turut didampingi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr Roni Sulistyanto Luhukay serta Wakil Dekan II Said Munawar pada kesempatan itu.
Para mahasiswa diterima Kepala Kejaksaan Negeri Badung I Wayan Sumertayasa bersama jajaran yang menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan institusi secara langsung.
Sumertayasa menyambut kunjungan tersebut sebagai ruang dialog akademik agar mahasiswa memperoleh gambaran mengenai dinamika penegakan hukum melalui diskusi terbuka.
Materi disampaikan sejumlah pejabat sesuai bidang masing-masing, mulai dari tindak pidana umum hingga perdata dan tata usaha negara kepada peserta.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Putu Andy Sutadharma memaparkan peran kejaksaan dalam menangani perkara pidana berdasarkan ketentuan hukum kepada mahasiswa.
Eddy Ferari Wiranata dari Subseksi Prapenuntutan menjelaskan tahapan prapenuntutan serta proses koordinasi penanganan perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan secara bertahap dan terukur.
Sementara itu, Pande Putu Vida Satisva Swari membahas bidang perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan tugas kejaksaan kepada peserta.
Kepala Subbagian Pembinaan Masrun serta arsiparis Dewa Gede Agung B Sugiartawan turut mendukung kegiatan melalui penjelasan bidang masing-masing dalam kegiatan tersebut.
Diskusi kemudian mengulas penerapan keadilan restoratif, pendekatan yang mengutamakan pemulihan keadaan, pemenuhan hak korban, serta pertanggungjawaban pelaku secara manusiawi dan berimbang.
Mahasiswa juga mempelajari pentingnya melibatkan pihak terkait dalam penyelesaian perkara, sepanjang penerapannya sesuai persyaratan dan ketentuan hukum secara proporsional dan terukur.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi turut mempertimbangkan pemulihan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Pembahasan living law memperluas wawasan mahasiswa mengenai norma dan nilai yang tumbuh serta benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat secara kontekstual dan kritis.
Konsep itu menjadi perhatian dalam pembaruan hukum pidana nasional, terutama ketika hukum negara berinteraksi dengan nilai lokal masyarakat di Indonesia kini.
Melalui dialog bersama aparat kejaksaan, mahasiswa dapat menguji pemahaman normatif sekaligus melihat tantangan penerapan hukum dalam konteks nyata di lapangan langsung.
Kegiatan ini diharapkan membentuk calon sarjana hukum yang kritis, profesional, berintegritas, serta peka terhadap kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat ke depan.(waw)